Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang

PENGERTIAN UMUM RTH
Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempit atau kecilnya ukuran RTH Kota (Urban Green Open Space) yang ada, termasuk halaman rumah atau bangunan pribadi, seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang ditanami tumbuhan.
Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian, sebagai:
1.Adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata, mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
2. “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan”.1
3.Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari Kota yang tidak didirikan bangunan atau sedikit mungkin unsur bangunan, terdiri dari unsur alam (antara lain vegetasi dan air) dan unsur binaan antara lain taman kota, jalur hijau, pohon-pohon pelindung tepi jalan, hutan kota, kebun bibit, pot-pot kota, pemakaman, pertanian kota yang berfungsi meningkatkan kualitas lingkungan.2
Sedang Ruang Terbuka (RT), tak harus ditanami tetumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi atau paru-paru kota, seperti : plaza, alun-alun, taman, tempat main anak-anak dan olah raga. Selain itu, ruang terbuka dapat memberikan kesegaran pada kota dan netralisasi polusi udara.. Tanpa RT, apalagi RTH, maka lingkungan kota akan menjadi ‘Hutan Beton’ yang gersang, kota menjadi tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi, sebab tak layak huni.
Oleh karena fungsinya sangat penting maka sarana ini harus benar-benar dijaga, baik dalam besaran maupun kondisinya, antara lain :3
a.Taman
Untuk setiap 250 penduduk dibutuhkan minimal 1 taman sekaligus tempat bermain anak-anak dengan luas sekurang-kurangnya 250 m2 atau dengan standar 1 m2/p. Lokasi taman diusahakan sedemikian sehingga merupakan faktor pengikat.
b.Jalur Hijau
Di samping taman, lapangan olahraga yang masih terbuka harus disediakan jalur hijau sebagai cadangan, dimana bagi daerah industri atau daerah lain yang menimbulkan pencemaran. Standar jalur hijau adalah 15 m2/p.
Open space pada pembentukannya mempunyai fungsi, antara lain:4
a.Menyediakan cahaya dan sirkulasi udara ke dalam bangunan, terutama pada bangunan tinggi di pusat kota.
b.Menghadirkan kesan perspektif dan vista pada pemandangan kota (“urban scene”), terutama pada kawasan yang padat di pusat kota.
c.Menyediakan area rekreasi dengan bentik aktivitas yang spesifik.
d.Melindungi fungsi ekologis kawasan.
e.Memberi bentuk ”solid-void” kawasan kota.
Secara hukum hak atas tanah, RTH bisa berstatus sebagai hak milik pribadi (halaman rumah), atau badan usaha (lingkungan skala permukiman/neighborhood), seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, angunan peribadatan, tempat rekreasi, lahan pertanian kota, dan sebagainya), maupun milik umum, seperti: Taman-taman Kota, Kebun Raya, Kebun Botani, Kebun Binatang, Taman Hutan Kota/Urban Forest Park, Lapangan Olahraga (umum), Jalur-jalur Hijau (green belts dan/atau koridor hijau): lalu-lintas, kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik: saluran utama tegangan ekstra tinggi/SUTET, Taman Pemakaman Umum (TPU), dan daerah cadangan perkembangan kota (bila ada).
Lebih jelasnya, bila berdasar pada status penguasaan lahan, RTH kota dapat terletak di:
• Lahan Kawasan Kehutanan, yurisdiksinya diatur oleh UU Nomor: 5/1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan PP No. 63/2002, tentang Pengelolaan Hutan Kota. Berdasarkan fungsi hutannya, RTH Kawasan Hutan Kota dapat berupa Hutan Lindung, Hutan Wisata, Cagar Alam, dan Kebun Bibit Kehutanan.
• Lahan Non-Kawasan Hutan, yurisdiksinya diatur oleh UU No.5/1960, tentang Peraturan-peraturan Pokok Agraria. Menurut kewenangan pengelolaannya berada di bawah unit-unit tertentu, seperti: Dinas Pertamanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemakaman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan lain-lain atau bentuk kewenangan lahan lain yang dimiliki atau dikelola penduduk.
Menurut Gunadi (1995) dalam perencanaan ruang kota (townscapes) dikenal istilah Ruang Terbuka (open space), yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan perkotaan. RT berbeda dengan istilah ruang luar (exterior space), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (piazza) atau square.
Sedang: ‘zona hijau’ bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/ jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang Terbuka (Hijau).
Ruang terbuka yang disebut Taman Kota (park), yang berada di luar atau di antara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami pepohonan maupun tanaman, sebagai penutup permukaan tanah. Tanaman produktif berupa pohon bebuahan dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.

PERMASALAHAN RTH PADA KOTA MALANG
Dalam kondisi urbanisasi yang terus berlangsung cepat, pembangunan kota Malang pada berbagai sektor adalah suatu hal yang tidak terelakkan. Pertumbuhan populasi 9,3% per tahun dan sekitar 1.175.282 jiwa yang hidup di kota Malang pada saat ini, dengan kepadatan 10.000 – 17.000 penduduk/km2.5 Dari jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut, akan memberikan dampak pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang kota, karena tumbuh kembangnya jumlah penduduk tersebut juga di ikuti dengan pertumbuhan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial. Untuk pemenuhan pembangunan kawasan-kawasan tersebut, alih fungsi lahan besar-besaran pada ruang terbuka hijau kota Malang tidak dapat dihindari, seperti pada alih fungsi tanah seluas 28 hektar berupa taman APP yang merupakan bekas kampus Akademi Penyuluh Pertanian (APP) menjadi kawasan perumahan mewah melalui RDTRK Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Kota Malang, pembangunan Malang Town Square di kawasan resapan air pada bekas SNAKMA – APP di Jalan Veteran jalan Bandung, pembangunan Mall dan Hotel Malang Olimpic Garden yang memakan + 8 hektar open space warga kota Malang di kawasan stadion Gajayana, pengalihfungsian Taman Kunir di kawasan Oro-oro Dowo menjadi kantor kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen di Jalan Taman Kunir yang sudah di resmikan pembangunannya pada hari Rabu 30/4/2008 oleh Walikota Malang Drs. Peni Suparto, M.AP. dan Muspida Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang Drs. Ec. RB. Priatmoko Oetomo, MM, para Kepala SKPD, Camat, Lurah, Ketua LPMK dan Ketua RW/Rt setempat.6
Pada tahun 1994 jumlah ruang terbuka hijau masih sekitar 7.160 ha dari luasan Kota Malang 11.005,7 ha. Dua tahun berikutnya jumlah ruang terbuka hijau terus berkurang menjadi 6.957 ha dan menjadi 6.615 ha pada 1998. Tahun 2000, jumlahnya 6.415 ha dan 2002 tinggal 6.367 ha7. RTH di Kota Malang dari tahun ke tahun tercatat terus menipis. Sedangkan menurut data WALHI, RTH saat ini hanya tersisa 2,8 persen dari luas kota Malang sebesar 110,6 kilometer persegi. Berdasar data dari Dinas Pertamanan Kota Malang, dibanding total wilayah Kota Malang yang mencapai 11.005,66 hektare, luasan hutan kota hingga kini hanya 71,623 hektare. Itu berarti cuma 0,65 persen dari total luas Kota Malang. Sementara luasan terbangun sudah hampir mencapai 60 persen dari total luasan.8 Artinya semakin banyak pepohonan yang menghilang dari Kota Malang, di mana pada jaman dahulu kota Malang ini pada awalnya oleh arsitek Belanda Thomas Karsten diberi label atau julukan Kota Taman.
Tabel Luasan RTH/tahun sampling
Tahun
Luas RTH
Sumber
1994
7.160
ha

http://64.203.71.11/kompas-cetak/0605/10/jatim/52657.htm

1996
6.957
ha
2000
6.415
ha
2002
6.367
ha
2005
3.260
ha
http://www.tempointeraktif.co.id (Selasa, 05 April 2005)
2008
1.981
ha

http://www.media-indonesia.com/berita.asp

Pada masa lalu dan sekarang, pembangunan kota Malang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak di alih fungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi, serta sarana dan prasarana kota lainnya seiring dengan pertumbuhan penduduk kota. Hal ini merupakan salah satu bukti kurang dihargainya eksistensi RTH yang sering di korbankan, padahal sebenarnya bernilai ekologis dan ekonomis tinggi, bagi terwujudnya lingkungan kota yang sehat, secara fisik maupun psikologis. Pada akhirnya, lingkungan perkotaan hanya berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan berupa meningkatnya suhu udara, pencemaran udara, menurunnya permukaan air tanah, banjir, intrusi air laut, serta meningkatkan kandungan logam berat dalam tanah.9 Hal ini dapat kita rasakan pada kota Malang yang memang terjadi perubahan suhu signifikan sepanjang 1991-2006. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Stasiun Klimatologi Karangploso Malang, suhu maksimum absolut Malang tahun 1990 berkisar 29,10°C- 33,20°C, tahun 2006 dapat mencapai 33,80°C. Demikian pula halnya dengan suhu minimum. Pada tahun 1990 masih berkisar 15,50°C, tahun 2006 suhu minimum Malang mencapai 20°C. Di perkirakan mulai sepuluh tahun yang lalu sedah terjadi peningkatan suhu 0,05°C per tahun. Menurut surat kabar Kompas, 14/11/2008, warga kota Malang harus menggali sumur minimal 15 meter untuk memperoleh air bersih. Padahal sebelumnya, kedalaman sumur hanya sekitar 5 meter.

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TENTANG PERMASALAHAN RTH
Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 1992 dan pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 2002, disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota. Tentu saja angka ini bukan merupakan patokan tetap. Penetapan luas RTH kota harus berdasar pula pada studi eksistensi sumber daya alam dan manusia penghuninya agar sesuai dengan tingkat pencemaran dan kebutuhan akan ekologis maupun estetika untuk menciptakan amenities.
Dari aspek legal di Indonesia sendiri sudah tersedia Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentangTata Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, yang secara langsung mengkaitkan fungsi hutan dengan pengurangan emisi CO2 dan fungsi-fungsi lainnya, termasuk konservasi hidrologi.
Menurut PP tersebut di atas, hutan kota dibedakan atas beberapa tipe, yaitu:
a.Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang dibangun pada areal permukiman, yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.
b. Tipe kawasan industri yaitu hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang ditimbulkan dari kegiatan industri.
c. Tipe rekreasi adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.
d. Tipe pelestarian plasma nutfah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu :
sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu;
sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau yang dikembangkan.
e. Tipe perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi untuk :
mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah;
melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);
melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;
f.    Tipe pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
g. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam No. 26 Tahun 2007 Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Dengan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit tiga puluh persen, serta roporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit dua puluh persen dari luas wilayah kota.
Berkaitan dengan luasan hutan kota sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya ada yang menyatakan 10%, 20%, 30% bahkan hingga 60%. Berbagai pendekatan dapat digunakan sesuai dengan karakteristik kota sehingga menyebabkan prosentase luasan hutan kota tersebut sangat bervariasi.
Untuk menyikapi PP tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman pada Badan Penelitian dan Pengembangan untuk Departemen Pekerjaan Umum, membuat acuan Kontribusi Kebijakan Penataan Ruang Kota Terhadap Emisi Co2 Di Kawasan Perumahan Perkotaan.
Pokok-pokok kebijakan tata ruang di Kota Malang yang berkaitan dengan RTH10, antara lain :
Ruang terbuka hijau di luar kawasan terbangun harus dicadangkan minimum, 30% terhadap luas total Kota Malang dimana angka ini sudah termasuk untuk keperluan konservasi, keberadaan sawah dan sebagainya.
Pada kawasan sekitar pengembangan tanah untuk industri, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yakni dengan ketentuan KDB kegiatan industri maksimum adalah 50 % sedangkan 50% sisanya adalah untuk sirkulasi dan ruang terbuka hijau. Pada pengembangan tanah industri ini juga disyaratkan bahwa jenis tanaman yang dikembangkan sebaiknya adalah tanaman yang mempunyai fungsi buffer terhadap polusi baik udara maupun suara.
Kawasan yang seharusnya mempunyai fungsi kawasan lindung, harus dikembangkan sebagai jalur hijau kota, terutama yang berfungsi sebagai kawasan penyangga dan penyedia oksigen (paru-paru kota). Hal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, juga pada sekitar tegangan tinggi, dan kawasan konservasi lainnya.
Kota Malang yang memiliki variasi topografi mulai dari wilayah yang datar, bergelombang, sampai berbukit perlu menjaga keseimbangan ekologi lingkungan Kota Malang dengan kebijaksanaan perencanaan sebagai berikut:
Pada kawasan terbangun kota, harus disediakan ruang terbuka hijau yang cukup yaitu:
Untuk kawasan yang padat, minimum disediakan area 10 % dari luas total kawasan.
Untuk kawasan yang kepadatan bangunannya sedang harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 15 % dari luas kawasan.
Untuk kawasan berkepadatan bangunan rendah harus disediakan ruang terbuka hijau minimum 20 % terhadap luas kawasan secara keseluruhan.
Pada kawasan terbangun kota, harus dikendalikan besaran angka Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maupun Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sesuai dengan sifat dan jenis penggunaan tanahnya. Secara umum pengendalian KDB dan KLB ini adalah mengikuti kaidah semakin besar kapling bangunan, nilai KDB dan KLB makin kecil, sedangkan semakin kecil ukuran kapling, maka nilai KDB dan KLB akan semakin besar.
Untuk mengendalikan kualitas air dan penyediaan air tanah, maka bagi setiap bangunan baik yang telah ataupun akan membangun disyaratkan untuk membuat sumur resapan air. Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar kawasan terbangun kota, tinggi muka air tanah agar tidak makin menurun. Pada tingkat yang tinggi, kekurangan air permukaan ini akan mampu mempengaruhi kekuatan konstruksi bangunan.
Untuk meningkatkan daya resap air ke dalam tanah, maka perlu dikembangkan kawasan resapan air yang menampung buangan air hujan dari saluran drainase. Kawasan resapan air ini terutama direncanakan di wilayah Gunung Buring, dimana untuk setiap 20 ha tanah perlu disediakan 1 unit serta di bagian Barat kota yaitu di sekitar Bandulan, Tidar, Karangbesuki dan Medosari yang membutuhkan 1 unit untuk setiap 30 ha tanah. Pada bagian Utara dan Selatan kota kawasan resapan air ini minimum adalah 200 m2. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah dengan membuat kolam resapan air pada setiap wilayah tangkapan air.

PELAKSANAAN DAN KENDALA-KENDALA KEBIJAKAN RTH DI KOTA MALANG
Berdasarkan basis data Kota Malang 2005, jumlah RTH berbentuk taman yang dikelola warga mencapai 26 lokasi dengan luas lahan 2,8433 hektare. Sedang jumlah RTH yang hingga kini dikelola dinas pertamanan mencapai 34 bidang dengan luas total lebih kurang 14,1198 hektare pada kota Malang dan kabupaten. Akan tetapi, luasan hutan dalam kota Malang saja hanya 71,623 hektare. Itu berarti cuma 0,65 persen dari total luas Kota Malang. menurut Dewan Daerah Walhi Jatim Purnawan D. Negara, komposisi ideal lahan terbangun dengan RTH nanti harus menjadi 60 : 40. Bila di ketahui luas Kota Malang 11.005,66 hektare, maka setidaknya RTH harus bisa mencapai 7.337,11 hektare.
Sedangkan penyediaan RTH oleh swasta diarahkan kepada RTH aktif. Artinya, swasta tetap menyediakan lahan 40 persen untuk RTH. Di lahan RTH itu bisa dibangun sarana bermain, sarana belajar, rekreasi, dan olahraga bagi warga setempat. Program penambahan hutan kota ini secara langsung diharapkan bisa menambah luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang.11
Akan tetapi, Rencana Pemkot Malang menerapkan komposisi ruang terbuka hijau (RTH) privat dengan komposisi 40 persen pada revisi RTRW 2008 bukan persoalan mudah. Sebab, kalangan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Malang menganggap peraturan tersebut memberatkan. Terlebih lagi pada pembangunan lahan-lahan di dalam kota yang luasannya tidak lebar. Menurut Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Malang, Gamma Dianrisa12, komposisi perbandingan 60:40 tersebut ideal dari sisi lingkungan. Sebab sudah melalui tahapan penelitian dan pengkajian. Akan tetapi, para developer akan kesulitan mengejar break even point (BEP) bila memakai perbandingan 60:40 tersebut. Hal ini di latar belakangi dengan berkurangnya lahan kosong dan harga tanah di perkotaan yang melambung tinggi, pengembang jarang yang punya tanah lebar, sehingga sulit sekali jika harus memenuhi komposisi 40 persen RTH.

KESIMPULAN
Pembangunan kawasan perkotaan pada berbagai sektor relatif mudah menekan ruang-ruang terbuka yang ada, karena penilaian keuntungan sesaat, sedang keuntungan dari segi lain tidak mendapat penghargaan yang layak. Sebagian besar akibat ketidak-sadaran, bahwa ruang-ruang terbuka (termasuk ruang terbuka hijau) ini justru bernilai ekonomis dan sekaligus ekologis tinggi yang sangat vital bagi keberlanjutan kehidupan warga penghuni lingkungan perkotaan. Karena,
Perhitungan ekonomi dari transfer biaya atas hilangnya produktivitas manusia yang sakit akibat tekanan kondisi negatif pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ini cukup tinggi, terutama meningkatnya bahaya penyakit, meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Belum lagi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan itu terhadap lingkungan kota.
Pembangunan di berbagai tingkat dan sektor hendaknya selalu menyadari kemungkinan akan timbulnya dampak negatif. Pertimbangan pada konsep dasar untuk menghindar dari fenomena perusakan atau turunnya fungsi pelestarian lingkungan perkotaan yang selalu terjadi, hanya bisa ditempuh melalui penjagaan atau pemeliharaan keseimbangan fungsi antara wilayah (zona) terbangun dan alami (tidak terbangun) yang rasional, sehingga proses keseimbangan alam masih bisa berlangsung dan terjaga.
Pada kenyataannya, formula rumusan penentuan luas RTH kota yang memenuhi syarat lingkungan kota yang berkelanjutan ini, masih bersifat kuantitatif dan tergantung dari banyak faktor penentu, antara lain: geografis, iklim, jumlah dan kepadatan penduduk, luas kota, kebutuhan akan oksigen, rekreasi, dan banyak faktor lain. Dapat disimpulkan, bahwa sehubungan dengan tuntutan waktu dan meningkatnya jumlah penduduk dengan segala aktivitas dan keperluan, seperti cukup tersedianya ‘ruang rekreasi’ gratis, maka sebuah kota dimanapun dan bagaimanapun ukuran dan kondisinya, pasti semakin memerlukan RTH yang memenuhi persyaratan, terutama kualitas keseimbangan pendukung keberlangsungan fungsi kehidupan, adanya pengelolaan dan pengaturan sebaik mungkin, serta konsistensi penegakan hukumnya.
Proses pengendalian ruang terbuka hijau dari perusakan dan peralihan fungsi lahan tidak cukup hanya dari pemerintah dan peraturannya, tetapi juga harus dari masyarakat kota Malang sendiri. Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau bagi fungsi ekologis (penyegaran udara, menyerap air hujan, pengendalian banjir, memelihara ekosistem, pelembut arsitektur13) masih rendah. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan rasa memiliki masyarakat kota Malang terhadap hutan kota ialah dengan cara menambahkan nilai lebih pada hutan kota tersebut, yaitu dengan memberi fungsi estetika, rekreasi dan komunikasi sosial pada ruang terbuka hijau hutan kota malabar seperti halnya pada alun-alun kota Malang.

Gambar : Pohon jati ditanam rapi di setiap trotoar gedung di Al-Zaytun
Pembangunan kota yang berkelanjutan sudah seharusnya tidak sekedar berorientasi pada keuntungan ekonomis jangka pendek dan mengorbankan kebutuhan warga akan ruang terbuka hijau. Sehingga fenomena-fenomena seperti : krisis lingkungan udara-air-tanah, bencana banjir, tanah longsor, amblasan tanah, penebangan pohon secara serampangan, dan penggusuran ruang terbuka hijau dapat diminimalkan.

Tag:

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: